Pemkab Minut dan Bawaslu Sosialisasi Netralitas ASN dan Kades Pada Pilkada 2020
MINUT, sulutexpress.com – Mewujudkan Pilkada berjalan jujur, adil, tanpa intervensi birokrasi, Pemkab Minut dan Bawaslu menggelar sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa Kelurahan pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Sulut serta Bupati dan Wakil Bupati Minut tahun 2020 gelombang dua.
Sosialisasi ini dilaksanakan di hotel Sutan Raja, Kalawat, Kabupaten Minut, Sabtu (17/10/2020).

Pjs Bupati Minut ,Clay JH Dondokambey SSTP MAP, saat membuka kegiatan tersebut mengingatkan pentingnya netralitas ASN dan Kepala Desa.
“Hal tersebut penting, perlu terus dijaga dan diawasi, ini dimaksudkan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berjalan jujur dan adil tanpa intervensi birokrasi,” kata Clay.

Diketahui, sosialisasi tersebut turut dihadiri Komisioner Bawaslu Minut Rocky Ambar dan Rahman Ismail. Keduanya menjelaskan tentang netralitas ASN dan Kepala Desa yang sangat jelas dan diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Dalam aturan tersebut, pada pasal 70 ayat (1) huruf (c) disebutkan bahwa Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain perangkat Kelurahan.
Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Bahkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
ASN dan perangkat desa mengikuti sosialisasi.
Turut hadir sebagai pemateri, Dr Taufik Pasiak yang menjelaskan tentang netralitas ASN dan perangkat desa/kelurahan, dalam perspektif neurosains yaitu bidang ilmu yang mempelajari sistem saraf atau sistem neuron.
Hadir pula Sekretaris Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Pusat Sahat Sinurak dengan materi terkait peran ASN dalam menyukseskan Pilkada.
(Egen)
1,015 total views, 2 views today