Brani Ajak Perang! Penghianat Sindikat Pengiriman Pekerja Ilegal
MANADO, sulutexpress.com – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani (Brani) sapaan akrab, angkat bicara soal perang melawan sindikat pengiriman pekerja migran ilegal
Kata Brani, BP2MI sudah membentuk Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal Pekerja Migran.

Brani, demikian pria akrab disapa mengkordinasikan jajaran BP2MI lewat rapat secara virtual bersama UPT BP2MI se-Indonesia dari Hotel Quality Manado, Rabu (7/10/2020).
Brani mengatakan, masalah migran ini merupakan masalah internasional, teemasuk kaitannya dengan human traficking.
“Kita tidak mau negara kalah dalam menghadapi sindkat pegiriman ilegal yang dikuasai pemilik modal dibekengi oknum atribusi kekuasaan,” kata dia.
Ia membeber, atributsi kekuasaan ini ada oknum aparat, Kemenlu, bahkan BP2MI .
“Kita ingin bersih-bersih yang kita sebut penghianat republik, dan merah putih tidak boleh diberi mandat untuk mengurus sebuah urusan yang menyangkut nasib dan masa depan orang banyak,” katanya.
Ia percaya semua institusi berorientansi merah putih , tapi kejahatan selalu ada dan para penjahat akan selalu lahir dari institusi-institusi kekuasan.
“Ini yang harus kita bersihkan lebih awal sebelum kita beperang secara langsung di lapangan dengan para sindikat maupun mafia,” kata Politisi Partai Hanura ini.
Rapat virtual kali ini kata Brani, telah menyimpulkan rencana aksi, minimal dari Oktober-Desember 2020, setelah itu Januari-Desember 2021 akan dilanjutkan rencana aksi berikitnya
Brani membeber total pekerja Migran Indoensia terintegrasi dengan keiimigrasian sebanyak 3,7 juta.
Namun Data World Bank mencatat ada 9 juta, artinya ada GAP angka yang sangat jauh sekirar 5,3 juta yang tidak tercatat dalam sistem.
Risikonya jika tidak tercatat by name by address maka, mereka di luar radar perlindungan negara,
“Siapa mereka? Yang berangkat secara ilegal,” ujar Mantan Anggota DPD RI ini.
Konsekuensi lainnya negara tidak bisa hadir melindungi mereka, kecuali kata Brani, Negara bak menjadi pemadam kebakaran ketika para pekerja migran ilegal ini mengalami masalah di negara penempatan.
“Setelah ada masalah baru melaporkan ke KBRI, negara baru mengambil peran untuk mengadvokasi kemudian memberikan perlindungan, pendampingan pengacara, memulangkan ke Indonesia,” ujarnya
Ia mengungkapkan, pekerja migran tersebar di 150 negara penempatan, terbesar Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Hongkong, dan Cina.
Sebab itu Satgas siap berperang atas kejahatan yang ditimbulkan dari sindikat pengiriman pekerja Migran Ilegal ini.
493 total views, 2 views today