Buka Rakor P3MD Silangen: Banyak Masalah Terjadi Perlu Koordinasi
SULUT, sulutexpress.com-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulut Edwin Silangen menghadiri Rapat Koordinasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Sulawesi Utara di salah satu hotel dikota Manado, Rabu (28/8/2019).
Rakor dengan tema Evaluasi Kinerja Program P3MD dan PID untuk Mendukung Tercapainya Kemandirian Desa di Provinsi Sulut ini akan dilaksanakan selama empat hari, dari tanggal 27-30 Agustus 2019.
Sekdaprov Silangen mewakili Gubernur Olly Dondokambey dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa rakor ini sangat penting dan strategis untuk pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.
“Kehadiran bapak/ibu untuk menyamakan persepsi terhadap masalah yang terjadi di lapangan melalui proses evaluasi. Banyak masalah yang terjadi perlu proses koordinasi baik secara horizontal maupun vertikal. Sehingga masalah yang muncul kita bisa antisipasi,” tutur Silangen.
Oleh karenanya, ia meminta apabila ada masalah muncul dikarenakan kelalaian sendiri maka tidak bisa masuk ke ranah hukum.
“Jangan kita kemudian dibawah ke proses hukum, perlu antisipasi harus ada solusi bersama dengan frame regulasi yang tentunya kita pahami bersama kemudian kita terhindar dari masalah yang menjerat kita,” ujar Silangen.
Lanjutnya, jikalau ini mampu dipertahankan pasti kita terhindar dari masalah.
“Integritas selalu saya ingat-ingatkan di setiap kegiatan,” ungkapnya.
Silangen juga memberikan apresiasinya terhadap para peserta yang hadir pada rakor ini.
Silangen menambahkan bahwa Pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) dibantu 15 kabupaten/kota mengurangi angka kemiskinan dari 9,98 persen menjadi 7,59 persen.
“Ini penurunan signifikan, angka ini bukan dielaborasi pemprov, tapi atas penghitungan BPS,” ujarnya.
Adapun Pengurangan angka kemiskinan tersebut, tidak lain merupakan kontribusi atau kerja keras dari kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati walikota termasuk pendamping desa, instansi perangkat yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut Royke Mewoh mengatakan tujuan Rakor tersebut adalah untuk melakukan analisis dan evalusi reguler atas pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami harapkan dapat merumuskan langkah-langkah apabila terjadi masalah, dapat dipecahkan bersama bersama, sehingga program pembangunan pemberdayaan desa dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.
Turut Hadir unsur kepolisian, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa se Sulut, staf khusus gubernur bidang pemberdayaan desa, konsultan pendamping wilayah, camat dan kepala desa. (Rosok)
475 total views, 1 views today
