SBANL Sebut, Pembangunan Infrastruktur Di Sulut Tak Lepas Upaya Olly
JAKARTA, sulutexpress.com-Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono digelar di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18//02/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komite II DPD RI Ir. Stefanus BAN Liow (SBANL) MAP memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dimana didalamnya Menteri PUPR RI akan memberi perhatian dalam pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara.
Menurutnya, banyak pembangunan infrastruktur PUPR di Sulawesi Utara tidak lepas dari pendekatan dan upaya Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey, SE yang membuahkan hasil dalam kerangka percepatan pembangunan yang pada akhirnya berdampak positif untuk kemajuan pariwisata, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam Raker tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljo didampingi Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo serta jajarannya menyampaikan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2015-2019, Renstra dan program kerja pembangunan infrastruktur PUPR Tahun 2020-2024 serta program kerja Kementerian PUPR Tahun 2020.
Tahun 2020 tercatat pembangunan infrastruktur PUPR di Provinsi Sulut, seperti Lanjutan pembangunan Bendungan Kuwil, KEK Likupang (KSPN Manado-Bunaken), Pembangunan Pengaman Pantai Miangas, Penyelesaian Jalan Manado-Bitung Seksi 2B, Penanganan Persampahan TPA Regional Mammitarang (Manado, Minahasa, Minahasa Utara dan Bitung), Penataan Kawasan Permukiman KSPN Likupang, Pembangunan Rumah Swadaya Pariwisata.
Basuki menyebut Dukungan Infrastruktur KSPN Super Prioritas Manado-Bitung-Likupang Tahun 2020 teranggarkan sebesar Rp. 520.174.076.000 yang terdiri infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan.
Tahun Anggaran 2020 juga dialokasikan anggaran sarana prasana pendidikan bagi UN Manado.
Dalam kesempatan Raker itu juga, Senator SBANL mempertanyakan sekaligus mengusulkan perhatian Kementerian PUPR RI yakni Pembangunan Jembatan Pulau Lembeh Bitung, Permohonan Pemerintah Kota Tomohon agar ruas jalan utama pusat perkotaan ditukar dengan jalan lingkar timur sebagai jalan nasional, pelebaran Jalan Tomohon-Manado, karena terbilang urgen untuk mengantisipasi bencana rawan tanah longsor dan kemacetan lalu lintas, kelanjutan pelebaran jalan pusat perkotaan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan serta Penyelamatan Danau Tondano dan banyak hal lainnya.
Menteri PUPR Basuki merespon baik semua permasalahan dan usulan para Senator Indonesia dari 34 Provinsi.
Merespon pertanyaan Senator SBANL Anggota DPD RI Dapil Provinsi Sulawesi, menurut Basuki bahwa untuk Jembatan Pulau Lembeh Bitung dalam tahap pengkajian, sedangkan penyelamatan Danau Tondano sudah ada beberapa paket/kegiatan yang dilaksanakan.
Hal-hal lain nanti tindaklanjuti sesuai prioritas dimasing2 kedirjenan terkait selang waktu tahun 2020-2024.
SBANL mengatakan bahwa sebagai pertanggungjawaban moral dan politik, maka sesuai tugas dan kewenangannya sebagai Anggota DPD RI terus menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah dipusat.
“Apalagi dalam pertemuan Pemprov Sulut dan DPRD Sulut bersama Anggota DPD RI dan DPR RI Dapil Sulut di Jakarta akhir tahun 2019 lalu Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE meminta Wakil Rakyat dan Daerah agar bersama mengawal program-program strategis untuk pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulut,” kata Stefanus Liow.
Rapat Komite II DPD RI dipimpin Ketua Yorrys Raweyai bersama Tiga Wakil Ketua Dr Ir Abdullah Puteh, Bustamin Zainudin, SPd, MH dan Hasan Basri, SE,MH didampingi Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin, S.Sos,Msi. (Rosok)
957 total views, 1 views today
