Panglima LMP Sulut Wongkar Tolak Kehadiran Kelapa Sawit
Panglima Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Sulut, Indra Wongkar,SE. Dimana, dirinya mendukung serta mengapresiasi langkah Gubernur Olly Dondokambey yang menolak kehadiran kelapa sawit.
“Langkah pak gubernur Olly menolak kehadiran kelapa sawit di Sulut sangat tepat dan patut diapresiasi.”
Hal ini diungkapkan Panglima Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Sulut Indra Wongkar SE kepada awak media, Jumat (23/08/2019).
Diketahui, Gubernur Olly dengan jelas dan tegas menolak kehadiran kelapa sawit di tanah nyiur melambai.
“Saya menolak kehadiran kelapa sawit di Sulawesi Utara”, ujarnya sembari menambahkan, sejak dilantik sebagai orang nomor 1 di Sulut ini, Gub OD tak pernah mengeluarkan ijin beroperasi perusahan-perusahan kelapa sawit.
“Dan selama saya masih Gubernur, saya tidak akan mengeluarkan ijin,” tutupnya.
Karena itulah Wongkar mendukung serta mengapresiasi langkah Gubernur Olly Dondokambey yang menolak kehadiran kelapa sawit.
Wongkar meminta agar Gubernur Olly segera mengambil langkah dengan menindaki aktivitas sawit.
“Kami harap jangan hanya sampai dengar aspirasi masyarakat. Namun, secepatnya tindaki, karena ini sudah sangat meresahkan. Apalagi bagi para petani yang kena dampaknya,” tegasnya.
Lanjut Wongkar, dirinya menolak adanya penanaman sawit di lahan produktif yang ada di Sulut, khususnya Kabupaten Bolmong.
“Kami bukannya menolak investasi, namun menolak investasi yang merugikan rakyat serta memohon agar sawit jangan ditanam di lahan produktif,” tandasnya.
Adapun dari Kasat Polpp Sulut, Evans Liow saat berkunjung ke Lolak Kabupaten Bolmong pada, Kamis (22/08/2019) mengatakan bahwa apa yang dilakukannya merupakan hasil rapat bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk menindak lanjuti penolakan masyarakat bolmong atas lahan kelapa sawit.
“Sesuai dengan perkembangan ternyata sejak awal, kurang mendapat dukungan masyarakat setempat, dari hasil peninjauan dan pertemuan dengan warga langsung, disini telah terjadi pemiskinan, dimana lahan yang sejak awal digunakan untuk pertanian sudah tidak ada lagi, bahkan dua irigasi yang dibangun justru dimanfaatkan pihak perusahaan untuk mendukung sawit,” kata Liow.
Menurut Liow, kedatangan tim dari Pemprov Sulut tersebut guna mencari data informasi akurat, dan ternyata benar masyarakat mendapat dampak dengan adanya keberadaan perusahaan kelapa sawit ini.
“Dampak yang tidak baik ke warga yang bertani. Dimana lahannya yang digunakan untuk menanam jagung setelah panen kata mereka lahan digunakan untuk menanam kembali jagung sudah dijaga orang yang menggunakan senjata, hasil ini nanti ada kajian-kajian hokum dan langkah apa yang diambil untuk keputusan nantinya,” ujar Liow. (Rosok)
653 total views, 1 views today
