Gubernur: Peranan Bakamla RI Sangat Penting, Wilayah Sulut Rentan Kejahatan
Sulut, sulutexpress.com-Gubernur menghadiri Kegiatan Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) ke-8 yang diadakan di Hotel Aryaduta Manado, Senin (8/5/2017) pagi.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Olly mengatakan dengan di bukanya jalur pelayaran Kapal Roll On Roll Of (RoRo) MV Super Shuttle Roro 12 rute (Filipina)–Bitung (Indonesia) diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan
Terkait hal tersebut, Gubernur Olly menambahkan bahwa kelancaranndalam pemerataan tersebut sangat tergantung dengan situasi keamanan laut.
“Jalur pelayaran Davao ke Bitung sudah dibuka. Kami berharap Bakamla dapat terus menjaga keamanan laut untuk kelancaran pelayaran,” katanya.
Gubernur menambahkan bahwa peranan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) sangat penting dalam menjaga keamanan laut karena karakteristik wilayah Sulut yang sangat rentan terhadap berbagai tindak kejahatan di laut, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, peredaran narkoba.
“Kontribusi Bakamla RI sebagai penjaga lautan nusantara sangat penting sehingga kemampuannya perlu dikembangkan agar dapat mengikuti dinamika yang terjadi di lapangan,” imbuhnya.
Gubernur pun menyampaikan suatu kebanggaan bagi masyarakat Sulut dengan dipilihnya Sulut sebagai tempat pelaksanaan MSDE ke-8. Kepercayaan itu akan dijawab dengan dukungan yang optimal dari pemerintah daerah bagi suksesnya kegiatan tersebut.
“Kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Sulut ke depan, khususnya dalam aspek kedaulatan maritim di wilayah Sulawesi Utara,” ujar Gubernur.
Adapun dalam sambutanya, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Ari Soedewo, SE, MH menyampaikan data world drugs report 2016 dari United Nation Office On Drugs and Crime (UNODC) yang menunjukkan peningkatan peredaran narkoba melalui jalur laut yang disebut shouthern route.
Soedewo mengatakan bahwa diharapkan melalui kegiatan MSDE ke-8 ini, adanya satu formulasi kerjasama teknis operasional berdasarkan ketentuan hukum internasional guna menanggulangi permasalahan tersebut.
“Apabila memungkinkan, formulasi yang dihasilkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat diangkat sebagai sebuah best practices penanggulangan peredaran narkoba melaui laut ke tingkat kawasan Asia Pasifik,” katanya.
Seperti diketahui, setelah delapan tahun dilaksanakannya MSDE, terdapat peningkatan terhadap pemahaman hukum laut internasional secara regional. Hal ini dapat dilihat dari pencegahan secara regional dan aktivitas penegakan hukum di laut yang jauh lebih baik dari sebelumnya
turut hadir pula oleh Prof. Stuart Kaye dan Dr. Chris Rahman dari The Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS), Deputy Commisioner Of ABF Michael Outram, Kepala Bakamla RI Zona Maritim Tengah Brigjen Pol. Drs. Bastomy Sanap, SH, MBA, M.Hum dan pejabat lainnya. (Onal/tim)
1,123 total views, 2 views today
