Sulut, sulutexpress – Pendidikan untuk masyarakat mampu bukanlah suatu masalah namun sebaliknya untuk masyarakat tidak mampu, pendidikan merupakan satu masalah karena terbentur dengan biaya. Amat sangat di sayangkan bila para penerus bangsa yang berkualitas harus menghentikan mimpi dan menguburkan cita-citanya.
Untuk menghentikan hal ini maka pemerintah menghadirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Presiden Jokowi meluncurkan program perdananya yang salah satu yaitu KIP.
KIP adalah kartu yang di tujukan kepada keluarga miskin atau keluarga tidak mampu, yang punya keinginan untuk menyekolahkan anaknya yang berusia dari 7-18 tahun secara gratis.
Namun ketika KIP sudah di berikan kepada yang berhak, ditemukan kendala di lapangan. Ini jugalah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara.
Seperti yang di katakan Gubernur Sulut Olly Dondokambey ketika melawat ke SMP Negri I Kalawat Kabupaten Minahasa Utara bersama Mendikbud Muhadjir Efendy dan juga Kadis Diknas Asiano G Kawatu SE MSi, Senin (29/08).
“Sudah Setahun lebih program tersebut di gulirkan, namun ternyata masih banyak kendala yang terjadi di lapangan, antara ada siswa kurang mampu sudah menerima Kartu tapi belum menerima bantuan, yang disebabkan kurangnya sosialisasi terkait teknis pencairan bantuan dana tersebut. Dan ini menjadi pekerjaan rumah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tegas orang nomor satu di Sulut ini.
Kedatangan Gubernur dan Mendikbud ke SMP Negeri I Kalawat ini bertujuan menyerahkan KIP kepada siswa kurang mampu sekaligus berdialog dengan orang tua siswa di sekolah tersebut.
Gubernur juga mengingatkan kepada seluruh Kepala Desa (Kades) serta Kepala Sekolah (Kepsek) mulai dari SD, SMP hingga SMA di daerah ini, untuk secara pro aktif mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingya Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang di peruntukan bagi siswa kurang mampu.
Pada kesempatan yang sama, Mendikbud Muhadjir Efendy mengatakan, siswa kurang mampu yang sudah mendapatkan KIP tapi belum menerima bantuan, pihak sekolah secepatnya melaporkan kepada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menegenah (Dikdasmen) Kemendikbud RI, agar proses pemberian bantuan tersebut akan dipercepat, lewat SK yang dikeluarkan Dirjen. Apabila SK tersebut sudah diterima sekolah segera mengambil dana bantuan tersebut di bank.
“Karena salah satu kartu saksi dari Presiden Jokowi tersebut sangat membantu siswa dan orang tua kurang mampu. jika keluarga kurang mampu telah menerima kartu keluarga sejahtera (KKS) supaya orang tua siswa kurang mampu minta di usulkan oleh sekolah karena itu boleh dilakukan, sehingga anak-anak ini bisa diikutkan lewat KIP diperiode berikutnya, tapi bagi yang masih sekolah tentunya. Tujuannya dalam rangka pemerataan,” Terang Efendy.
Efendy juga berpesan agar bantuan KIP ini dapat di manfaatkan dengan baik tidak digunakan untuk belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi untuk kepentingan siswa itu sendiri seperti untuk pembelian, baju seragam, buku, sepatu dan tas sekolah.
Setelah memberikan KIP, Gubernur dan Mendikbud melakukan pengutingan pita pembukaan ruang kerja guru di sekolah tersebut dan melanjutkan tinjauan ke SMK Negeri I Manado. (Onal/tim)
709 total views, 1 views today
